PALEMBANG – Dalam upaya meningkatkan pemahaman regulasi serta mengoptimalkan pelayanan perizinan di daerah, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumatera Selatan turut ambil bagian dalam kegiatan Sosialisasi Perizinan Pengusahaan Air Tanah Berbasis OSS-RBA yang digelar di Hotel Harper Palembang, Rabu (11/11/2026).

Kegiatan strategis ini diselenggarakan oleh Badan Geologi Kementerian ESDM melalui Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan (PATGTL). Acara tersebut mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah kabupaten/kota hingga pelaku badan usaha dari seluruh wilayah di Sumatera Selatan.

Selain dari Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan, forum sosialisasi ini juga menghadirkan narasumber kompeten dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) serta tim teknis dari PATGTL Badan Geologi.

Hadir mewakili Kepala Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan, Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Seksi Geologi, Mayang Puspa Larassendy, S.T., tampil sebagai salah satu narasumber utama. Dalam paparannya, ia mengupas secara komprehensif mengenai Penyelenggaraan Perizinan Pengusahaan Air Tanah Skala Usaha Mikro.

Mayang menekankan adanya kepastian pembagian kewenangan yang penting untuk dipahami oleh pemerintah daerah maupun pelaku usaha di lapangan. Ia menjelaskan bahwa penerbitan Izin Pengusahaan Air Tanah khusus bagi pelaku usaha mikro yang berada pada Wilayah Sungai Lintas Negara, Wilayah Sungai Lintas Provinsi, serta Wilayah Sungai Strategis Nasional merupakan kewenangan Gubernur.

"Ketentuan mengenai kewenangan Gubernur untuk skala usaha mikro ini telah diatur secara tegas dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 dan diperkuat melalui Surat Kepala Badan Geologi Nomor B-117/GL.05/BGL/2026. Pemahaman atas regulasi ini sangat krusial agar tidak terjadi tumpang tindih dan pelayanan kepada masyarakat berjalan lebih efektif," jelasnya di hadapan para peserta.

Diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai tanggapan dari perwakilan kabupaten/kota dan badan usaha terkait kendala teknis pengajuan izin melalui sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA).

Melalui penyelenggaraan sosialisasi ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin solid antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan para pelaku usaha. Kolaborasi ini menjadi fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola perizinan air tanah yang tertib administrasi, transparan, memiliki kepastian hukum, serta tetap menjamin kelestarian dan pemanfaatan air tanah secara berkelanjutan di Bumi Sriwijaya.