YOGYAKARTA – Dalam upaya mewujudkan kegiatan pertambangan rakyat yang tertata, legal, dan berwawasan lingkungan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumatera Selatan berpartisipasi aktif dalam rapat pembahasan Draf Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) Tahun Anggaran 2026. Pertemuan strategis ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM pada 11 hingga 14 November 2026 di Gedung Teknik Pertambangan, Kampus 1 UPN "Veteran" Yogyakarta, Sleman.

Kegiatan lintas instansi ini melibatkan unit internal Ditjen Minerba, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi, Mineral, dan Batubara (PPSDM Geominerba), serta perwakilan dari Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Papua. Pembahasan draf ini dilaksanakan sebagai bentuk implementasi amanat Pasal 65 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2025, sekaligus menindaklanjuti hasil survei lapangan yang sebelumnya telah dirampungkan oleh tim PPSDM Geominerba.

Secara spesifik, cakupan wilayah yang menjadi fokus pembahasan dalam rapat ini meliputi pematangan rencana pengelolaan untuk 4 blok WPR yang berlokasi di Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan. Selain itu, forum ini juga mengkaji rancangan pengelolaan untuk wilayah Papua yang mencakup 2 blok WPR di Kota Jayapura, 1 blok di Kabupaten Jayapura, dan 1 blok di Kabupaten Sarmi.

Melalui sinergi ini, pemerintah berkomitmen penuh untuk memastikan bahwa setiap WPR memiliki landasan yang komprehensif sebelum ditetapkan. Aspek teknis penambangan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta standar keselamatan pertambangan menjadi indikator utama yang dievaluasi secara matang. Langkah ini diharapkan mampu mendorong praktik tambang rakyat yang aman bagi masyarakat sekaligus meminimalisasi dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan sekitar.