Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan

Amanat Perpres Nomor 55 Tahun 2022, Perizinan Minerba Kembali ke Daerah

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia menyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) “Sosialisasi Pelaksanaan Perpres Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara” di Ruang Polaris Room Lantai 3 Hotel Gumaya Semarang, Kamis (19/5/2022) siang.

FGD yang menghadirkan narasumber Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba Kementerian ESDM, Sunindyo Suryo Herdadi dan Kepala Biro Hukum pada Sekjen Kementerian ESDM, Muhamad Idris Froyoto Sihite dan diikuti perwakilan kepala dinas ESDM di sejumlah provinsi dan jajarannya.

Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba Kementerian ESDM, Sunindyo Suryo Herdadi menjelaskan Perpres Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Minerba, Kementerian ESDM akan segera mengeluarkan Surat Edaran (SE).

Dalam SE tersebut nantinya akan memuat petunjuk operasional perizinan tambang yang akan dikelola oleh pemerintah provinsi (pemprov) atau Dinas ESDM.

Dari kegiatan FGD itu, Sunindyo mendapatkan berbagai usulan dari Kepala ESDM Provinsi, dan jajarannya dikota dan kabupaten.

“Salah satu usulan yang kami terima, untuk perizinan yang masuk sebelum tanggal 11 April, tetap akan kami (pemerintah pusat) proses,” katanya.

Perpres yang dikeluarkan, lanjutnya, dilatarbelakangi dari UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba.

Diterbitkannya Perpres 55 Tahun 2022 ini untuk memudahkan masyarakat dalam mengajukan permohonan izin tambang. Beberapan perijinan yang didelegasikan diantaranya pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk golongan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan.

Selain itu, Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) untuk 1 Daerah Provinsi, Izin Pengangkutan dan Penjualan serta IUP untuk Penjualan Golongan Mineral Bukan Logam, dan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu.

Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan, Hendriansyah, ST., M.Si mewakili para Dinas ESDM yang di daerahnya terdapat Mineral Logam dan Batubara mengungkapkan bahwa Judul di Rancangan Perpres masih menyesatkan karena judul pendelegasian adalah “Mineral dan Batubara”, padahal hanya Mineral Bukan Logam dan Batuan yang menjadi ruang lingkupnya.

Lebih lanjut Hendriansyah mengusulkan agar Pemerintah Provinsi dapat diikutsertakan dalam Binwas di Bidang Pertambangan Mineral Logam dan Batubara.

“Surat Edaran pun sebaiknya dapat secara tegas memberikan pengaturan bahwa Pemda dapat memberikan perintah kepada Inspektur dan Pejabat Pengawas dalam melakukan Binwas,” Pungkasnya.

Adapun Hasil Focus Group Discussion (FGD) tersebut disimpulkan sebagai berikut:

  1. Permohonan izin yang yelah masuk sd tanggal 11 April 2022 (tanggal terbitnya Perpres 55/2022) akan dituntaskan proses s.d penerbitan oleh Dirjen Minerba.
  2. Akan segera diterbitkan SE untuk mengarahkan operasionalisasi Perpres 55/2022.
  3. Pejabat pengawas akan disusun petunjuk pengangkatan dan beaya pengawasan akan dianggarkan dari APBN.
  4. Fungsi Pembinaan dan Pengawasan agar praktik pertambangan yang baik berjalan dapat dilakukan.

Leave a Comment

Your email address will not be published.