Regulasi

SOTK

Bidang Energi

  1. UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
  2. UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi
  3. UU Nomor 21 tahun 2014 tentang Panas Bumi
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 tahun 2009 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
  6. ‌Peraturan Pemerintah RI No. 59 tahun 2007 tentang Kegiatan Panas Bumi
  7. Peraturan Presiden RI No. 9 tahun 2013 Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
  8. Peraturan Presiden RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional
  9. Peraturan Presiden RI Nomor 22 tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional
  10. Instruksi Presiden RI Nomor 13 tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air
  11. Instruksi Presiden RI Nomor 2 tahun 2012 tentang Peningkatan Produksi Minyak Bumi Nasional
  12. Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak
  13. Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 13 tahun 2012 tentang Penghematan Tenaga Listrik
  14. Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Energi
  15. Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 tahun 2012 Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak
  16. Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua
  17. Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Panas Bumi
  18. Peraturan Menteri ESDM No 17 tahun 2014 tentang Pembelian Tenaga Listrik dari PLTP dan UPA Panas Bumi untuk PLTP oleh Perusahaan Listrik Negara (Persero)
  19. Peraturan Menteri ESDM No 14 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Kegiatan Panas Bumi pada Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
  20. Peraturan Menteri ESDM No 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 33 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi Bagi Masyarakat yang belum mendapatkan Listrik
  21. Peraturan Menteri ESDM No 12 tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 tahun 2008 Tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Atata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain
  22. Peraturan Menteri ESDM No. 41 tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan dan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dalam Kerangka Pembiayaaan oleh Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit
  23. Peraturan Menteri ESDM No 44 tahun 2015 tentang Pembelian Tenaga Listrik oleh PT. Perusahaan Negara (Persero) dari Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota
  24. Peraturan Menteri ESDM No 53 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 50 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik
  25. Peraturan Menteri ESDM No 49 tahun 2018 tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
  26. Peraturan Menteri ESDM No 48 tahun 2017 tentang Pengawasan Pengusahaan di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral
  27. Peraturan Menteri ESDM No 12 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM No 39 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan serta Konservasi Energi
  28. Peraturan Menteri ESDM No 36 tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Energi Skala Kecil

Bidang Ketenagalistriksn

  1. Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
  2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2012 tentang Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  7. Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2012 tentang Tata Cara Permohonan Izin Penjualan, Izin Pembelian dan Izin Interkoneksi Jaringan Tenaga Listrik Lintas Negara
  8. Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Permohonan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum
  9. Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2015 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum pada Saluran Udara Tegangan Tinggi, Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi dan Saluran Tegangan Tinggi Arus Searah Untuk Penyaluran Tenaga Listrik
  10. Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM No. 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan
  11. Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM No. 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan
  12. Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik
  13. Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Batubara untuk Pembangkit Listrik dan Pembelian Kelebihan Tenaga Listrik (Excess Power)
  14. Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kompensasi atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Berada di bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik
  15. Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 Tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan
  16. Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara ELektronik Bidang Ketenagalistrikan
  17. Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri yang dilaksanakan berdasarkan Izin Operasi
  18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Ketenagalistrikan
  19. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Bidang Mineral dan Batubara

  1. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
  2. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada KESDM
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas PP 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas PP 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas PP 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
  12. Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penetapan Harga Batubara untuk Pembangkit Listrik Mulut Tambang
  13. Peraturan Menteri ESDM Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penetapan Harga Batubara untuk Pembangkit Listrik Mulut Tambang
  14. Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara
  15. Peraturan Menteri ESDM Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pengusahaan di Sektor ESDM
  16. Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
  17. Peraturan Menteri ESDM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
  18. Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara
  19. Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara
  20. Keputusan Menteri ESDM Nomor 1796K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara
  21. Keputusan Menteri ESDM Nomor 1798K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyiapan, Penetapan dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral dan Batubara
  22. Keputusan Menteri ESDM Nomor 1802K/30/MEM/2018 tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Periode Tahun 2018
  23. Keputusan Menteri ESDM Nomor 1805K/30/MEM/2018 tentang Harga Kompensasi Data Informasi dan Informasi Penggunaan Lahan Wilayah Izin USaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Periode Tahun 2018
  24. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
  25. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha
  26. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka mendukung Pembangunan Infrastruktur
  27. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 622/KPTS/DISPERTAMBEN/2016 tentang Pengakhiran Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Operasi Produksi Batubara di Provinsi Sumatera Selatan
  28. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 723/KPTS/DISPERTAMBEN/2016 tentang Pengakhiran Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Operasi Produksi Mineral dan Batubara di Provinsi Sumatera Selatan
  29. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 724/KPTS/DISPERTAMBEN/2016 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Operasi Produksi Mineral dan Batubara di Provinsi Sumatera Selatan
  30. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 725/KPTS/DISPERTAMBEN/2016 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Operasi Produksi Mineral dan Batubara di Provinsi Sumatera Selatan
  31. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 160/KPTS/DISPERTAMBEN/2017 tentang Pengakhiran Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sentosa Kurnia Energi Bahagia
  32. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 196/KPTS/DISPERTAMBEN/2017 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 424/KPTS/TAMBEN/2013 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Tubindo Energi