Energi

Dr. ARYANSYAH, ST, MT
Kepala Bidang Energi

Bidang Energi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dan administrasi di bidang energi.

Fungsi bidang energi:

  1. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pengusahaan energi baru terbarukan;
  2. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang konservasi energi dan energi biomass;
  3. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang minyak dan gas bumi (migas); dan
  4. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

DEWI YUSMARNI, ST
Plt. Kepala Seksi
Energi Baru Terbarukan

IRA RIHATINI, ST
Kepala Seksi
Konservasi Energi

BARLIN AKBAR, ST
Kepala Seksi
Minyak & Gas Bumi

Seksi Energi Baru Terbarukan mempunyai tugas:

  1. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan prosedur, supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang energi baru terbarukan;
  2. Melaksanakan inventarisasi, pengelolaan dan evaluasi data sumber potensi energi dan data perizinan pengusahaan dan perkembangan pemanfaatan energi baru terbarukan;
  3. Menghimpun dan menyebarluaskan perkembangan dan teknologi pemanfaatan energi baru dan terbarukan;
  4. Meneliti dan memproses rekomendasi pengusahaan pemanfaatan energi baru dan terbarukan;
  5. Menghimpun dan mengevaluasi dokumen lingkungan serta dokumen lainnya dalam pelaksanaan pengusahaan energi baru dan terbarukan;
  6. Melaksanakan pemantauan dan pembinaan serta bimbingan teknis terhadap pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan;
  7. Melakukan pembinaan dan pengawasan teknis lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pengusahaan energi baru dan terbarukan;
  8. Mengelola dan mengevaluasi data produksi dan penjualan serta penerimaan daerah dari pengusahaan energi baru dan terbarukan;
  9. Memberikan rekomendasi teknis penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang usahanya dalam provinsi;
  10. Melakukan inventarisasi usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam provinsi;
  11. Memberikan rekomendasi teknis penerbitan izin, pembinaan dan pengawasan usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun;
  12. Melakukan inventarisasi usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebbagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun;
  13. Melakukan inventarisasi pengelolaan data dan informasi potensi panas bumi di kabupaten/kota;
  14. Melakukan pembinaan dan pemantauan pemanfaatan langsung panas bumi di kabupaten/kota;
  15. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan;

Seksi Konservasi Energi mempunyai tugas:

  1. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan prosedur, supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang konservasi energi;
  2. Menghimpun dan menyebarluaskan perkembangan dan teknologi pelaksanaan konservasi energi;
  3. Melaksanakan pemantauan dan pembinaan serta bimbingan teknis terhadap pengembangan dan pemanfaatan pelaksanaan konservasi energi;
  4. Menyusun rencana program pelaksanaan konservasi energi;
  5. Melakukan pengelolaan dan evaluasi di bidang konservasi energi; dan
  6. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas:

  1. Melakukan rekonsiliasi data produksi dan lifting minyak dan gas bumi (migas) dalam rangka menunjang penerimaan daerah dari sektor migas;
  2. Membuat pertimbangan teknis dalam rangka izin prinsip dan rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) terkait bidang migas;
  3. Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam rangka konsultasi dengan daerah untuk penawaran wilayah kerja migas;
  4. Memproses pengambilan participating interest (PI) untuk bagian Pemerintah Provinsi;
  5. Mengelola participating interest (PI) melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
  6. Melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap Badan Usaha Kegiatan Hilir;
  7. Melakukan inventarisasi jumlah Badan Usaha Kegiatan Hilir yang beroperasi di provinsi dan melaksanakan rekonsiliasi data penjualan bahan bakar kendaraan bermotor;
  8. Melakukan koordinasi pengawasan dan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dan elpiji dari agen, pangkalan dan sampai ke konsumen di wilayah provinsi;
  9. Memproses pertimbangan teknis untuk pengelolaan sumur tua; dan
  10. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.